Sampai sekarang masih banyak individu maupun kelompok yang bersikap pesimis terhadap negerinya sendiri, dengan mengangkat isu desyariatisasi produk hukum di Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa persepsi itu tidak benar, bahkan bertentangan dengan sejarah. Dari waktu ke waktu, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia semakin bernafaskan Syari’ah.

Selama kurang lebih 20 tahun, bangsa Indonesia secara intensif telah melahirkan sejumlah produk hukum dan perundang-undangan yang pro-syari’ah. Banyak sekali produk hukum yang mengakomodir hukum-hukum Syari’ah, seperti UU Perbankan Syari’ah, UU Sukuk, dan UU Jaminan Produk Halal. Produk perundang-undangan itu lahir melalui proses demokrasi. Bahkan yang mendapatkan banyak keuntungan dari lahirnya UU itu bukan hanya umat Islam.

Contohnya UU Sukuk (Surat Berharga Syari’ah), warga non-muslim banyak memilih berbisnis melalui UU tersebut. Ini suatu bukti bahwa integrasi hukum Syari’ah ke dalam hukum positif Indonesia, tidak ada yang perlu merasa terancam. Terdapat sejumlah Peraturan Pemerintah dan peraturan negara lainnya yang memuat/mengatur kepentingan pelaksanaan nilai-nilai dan ajaran Islam. Di antaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik.

2. Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peng-angkatan Anak. Khususnya pada Pasal 3: (1) Calon Orang Tua Angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

3. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2007 tentang Pendidik Agama dan Pendidikan Agama. Pasal 3: (1) Calon Orang Tua Angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pakaian Seragam Sekolah (Jilbab), dan masih banyak lagi yang baru-baru ini diterbitkan, namun belum penulis sebutkan dalam artikel ini.

Selain Peraturan Pemerintah, secara khusus juga terdapat sejumlah Peraturan Daerah yang memberikan ketentuan khusus yang terkait dengan pelaksanaan dan pengamalan Syari’ah Islam. Namun proses penetapan hukum dan perundang-undangan tersebut bagian dari tuntutan masyarakat yang ditetapkan melalui proses demokrasi yang sehat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *