Pada periode Krisis keuangan global tahun 2008, Bank Syariah sebagai wajah utama Ekonomi Syariah cukup sukses memposisikan diri sebagai institusi keuangan yang lebih resilient (tahan krisis) dibanding bank konvensional. Hasilnya, perkembangan bank syariah semakin pesat. Bukan hanya di negara dengan populasi mayoritas Muslim, namun juga minoritas seperti Inggris Raya, Amerika Serikat, Australia, Siprus, Thailand, dan Afrika Selatan. Total aset bank Syariah secara global pun meroket dari 947 miliar dollar AS (Rp 15.000 triliun) di 2008, menjadi 1,76 triliun dollar AS (Rp 28.000 triliun) pada 2018.

Satu dekade lebih berselang, krisis kembali terjadi. Pandemi Covid-19 mewabah di hampir seluruh penjuru dunia. Berbeda dengan krisis keuangan global 2008, pandemi Covid-19 menyerang sistem kesehatan publik. Sudah pasti implikasinya multi dimensi.

Pada sektor riil, penawaran tenaga kerja terganggu karena banyaknya penduduk yang sakit. Suplai barang dan jasa pun kacau. Cepatnya transmisi human-to-human Covid-19 memaksa negara melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan di masa damai. Bisnis-bisnis non-esensial, sekolah, perkuliahan, dan sistem transportasi dihentikan. Hingga karantina wilayah (lockdown) juga menjadi opsi yang selalu ada di atas meja.

Sistem keuangan pun otomatis terusik. Banyak bisnis tidak beroperasi meningkatkan gagal bayar pembiayaan bank. Investor pasar modal terbang ke aset yang lebih aman (flight to safety). Entah emas atau surat berharga Amerika Serikat. Nilai tukar sekarat dan cadangan devisa terkuras. Efeknya bisa lebih katastropik dari krisis sebelumnya. Tak berlebihan bila editor The Sunday Telegraph Allister Health menyebut krisis ini economic Armageddon.

Lantas bagaimana dampaknya pada Industri Syariah?

Pertama, perlu dipahami bahwa krisis Covid-19 dapat menghantam setiap negara dengan kadar yang sama. Pada krisis keuangan global, negara pusat keuangan Syariah seperti Malaysia dan negara-negara Timur Tengah tidak memiliki konektivitas produk keuangan yang tinggi dengan Amerika Serikat. Jadi efek krisisnya lebih rendah.

Namun kali ini, efek negatif ke perekonomian negara-negara episentrum industri keuangan Syariah bisa jadi lebih tinggi. Karena sistem kesehatan publik mereka yang relatif lemah. Dari 57 negara Organisasi Konferensi Islam (OIC), hanya Oman (8) yang berada di 25 besar sistem kesehatan publik terbaik WHO. Indonesia sendiri berada di peringkat 92, di antara Lebanon (91) dan Iran (93). Dengan asumsi tingkat keparahan wabah yang sama, beban mayoritas negara OIC untuk mengatasi wabah Covid-19 lebih berat.

Ruang fiskal dan moneter untuk intervensi stimulus ekonomi pun terbatas. Berbeda dengan Amerika Serikat, misalnya, yang telah menjanjikan stimulus ekonomi “awal” sebesar 850 miliar dollar AS (Rp 13.500 triliun) atau Jerman dengan 500 miliar euro (Rp 8.500 triliun) atau Inggris Raya dengan 350 miliar poundsterling (Rp 6.400 triliun). Konsekuensinya, proses recovery industri syariah mungkin akan lebih lambat.

Kedua, pariwisata halal adalah primadona baru Industri Syariah di tengah kebutuhan negara-negara produsen minyak mendiversifikasi ekonomi mereka. Indonesia juga salah satu yang gencar mempromosikan pariwisata halal. Sayangnya, industri ini lah yang paling terkena imbas pandemi Covid-19.

Di buku Economics in the Time of COVID-19, Kepala Ekonom Citibank Catherine L. Mann mengatakan bahwa bentuk shock and recovery industri pariwisata adalah L shape. Artinya, pemulihan industri sangat sulit dan butuh waktu yang panjang untuk kembali ke posisi semula.

Maskapai Inggris Flybe menjadi contohnya. Perusahaan penerbangan regional terbesar di Eropa pailit karena sepinya permintaan di masa krisis memperparah kondisi keuangan perusahaan yang sebelumnya sudah berdarah-darah. Tanpa intervensi pemerintah, maskapai-maskapai lain tidak mustahil bernasib sama.

Ketiga, Perbankan Syariah tidak memiliki keunggulan komparatif seperti pada krisis 2008. Salah satu alasan Bank Syariah “selamat” pada krisis sebelumnya adalah karena paparan terhadap aktifitas derivatif bank konvensional yang rendah. Namun, Covid-19 memengaruhi seluruh lini produk perbankan dari pembiayaan standar konsumsi hingga perdagangan derivatif.

Secara global bahkan Perbankan Syariah saat ini berada dalam posisi kurang menguntungkan. Perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia membuat “surplus” yang ditempatkan di perbankan syariah semakin kecil. Telah menjadi rahasia umum bahwa petrodollar adalah bagian tak terpisahakan dari kelahiran perbankan Syariah.

Lantas masihkan ada celah untuk industri Syariah bersinar di krisis Covid-19 ini? Tentu masih ada. Dengan syarat industri Syariah beranjak dari sekadar berlabel “halal” kepada pemenuhan sistem nilai Islam yang melandasinya. Karakter industri syariah yang sesungguhnya dibangun di atas empat pilar, yakni pemenuhan hukum Tuhan (legal), kebutuhan diri (self-interest), kesejahteraan sosial (social-interest), dan kesinambungan lingkungan (ecological-interest). Sayangnya, pembangunan industri “halal” seringkali hanya berfokus pada pilar pertama dan melupakan kesetimbangan tiga pilar yang lain.

Masa krisis adalah waktu yang paling tepat untuk memunculkan karakter di atas. Karena di momen ini lah manusia menunjukan sifat aslinya.

Sebuah realita di Inggris Raya dapat menjadi contoh sederhana. Hand sanitizer dan masker adalah dua produk yang sangat langka di masa pandemi Covid-19, sebagaimana juga terjadi di negara lain. Masyarakat Inggris Raya dengan histori panjang peradabannya yang glamor pun tak sanggup menahan panic buying Demi memproteksi diri sendiri dari serangan wabah Covid-19. Lebih parah lagi, banyak pemilik modal yang melakukan price gouging. Meningkatkan harga barang yang sangat dibutuhkan di waktu bencana atau krisis.

Hand sanitizer yang biasa dibanderol tidak lebih dari 1 poundsterling (Rp 18.000), kini ini meroket 3.000 persen menjadi 30 poundsterling (Rp 540.000). Sementara itu di Indonesia, harga Masker Sensi yang awalnya tidak lebih dari Rp. 50.000, Meroket 400 persen menjadi Rp. 200.000.

Walaupun pandemi Covid-19 lebih sistemik dan multi dimensi dibandingkan krisis keuangan 2008, industri syariah masih berpeluang. Musibah ini dapat menjadi momentum pembuktian kedua, bahwa Ekonomi Syariah dapat menghadirkan keadilan dalam berekonomi melalui keseimbangan antara legal, self-interest, social-interest, dan ecological-interest.

Momen ini tepat untuk menunjukan empat karakter yang membedakan Ekonomi Syariah dengan selainnya tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *